Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sebelum masuk mengenai merdeka belajar, kita harus mengetahui ap aitu belajar dan apa itu merdeka. Menurut KBBI belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, belajar merupakan suatu proses dalam merubah tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman sendiri dan berbagai interaksi. Belajar bukan hanya membaca buku, namun belajar juga dapat dilakukan dengan pengalaman baru yang dialami. Sedangkan merdeka dalam konteks ini diartikan sebagai suatu kebebasan, kebebasan dalam belajar dan mengembangkan potensi yang sekitanya ada dalam diri seseorang. Potensi yang alami ada dalam diri setiap manusia, harus selalu di asah agar dapat ini ketika seorang telah memasuki dalam bangku kuliah maka, seorang akan diberikan materi sesuai jurusan yang ia ambil. Maka, mereka harus belajar sendiri untuk mengembangkan minatnya, memang dalam perkuliahan biasanya sudah menyediakan UKM Unit Kegiatan Mahasiswa. Namun, biasanya mereka tidak terlalu mendalam untuk mempelajari. Menurut saya Ketika kita hanya belajar materi yang sesuai dengan materi dirasa memnag kurang, maka hendaknya ada tambahan materi sesuai minat dan bakat dari seorang. Karena belajar sesuai minat biasanya akan cepat ditankap oleh otak, karena hati merasa senang dalam lalu apa itu merdeka belajar?. Menurut Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka belajar adalah memeberi kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dari definisi itu dapat diartikan bahwa seorang dapat belajar secara mendalam mengenai bidang yang mereka sukai, misal seorang mahasiswa keperawatan ternyata berbakat dan minat dalam bidang multimedia, maka ia dapat dibebaskan untuk dapat berkuliah sekitar 2 semester di Jurusan Multimedia di kampus lainya. Namun, perlu adanya peraturan tegas yang menyertai agar seorang dapat menjalankan dengan serius dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan dari medeka belajar ini adalah untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill agar seorang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta mengembangkan potensi sesuai passion dan bakatnya. Dilihat dari tujuannya, memang program ini terasa efektif untuk dilakukan, saat ini. Apalagi saat ini dalam dunia pekerjaan kita bukan hanya bersaing dengan tenaga kerja local/Indonesia namun juga dengan tenaga kerja dari pembahasan saya tadi, merdeka belajar memang cocok dengan karakteristik masyarakat/pelajar/mahasiswa di Indonesia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun perlu adanya tinjauan kembali untuk masalah teknis seperti bagaimana menggenai biaya dan apa saja yang perlu disiapkan baik kampus ataupun mahasiswa. Lihat Ruang Kelas Selengkapnya

10 Pertanyaan Tentang Kurikulum Merdeka Belajarkurikulum merdeka, tanya-jawab kurikulum merdeka, pertanyaan merdeka belajar 10 Pertanyaan Tentang Kurikulum Merdeka Belajarpertanyaan-mengenai-kurikulum-merdeka-belajar1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Pemulihan Pembelajaran? Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran learning loss diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik Tiga opsi kurikulum tersebut yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan Kurikulum Merdeka 2. Apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. 3. Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. 4. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti "Ganti Menteri Ganti Kurikulum". Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuah pendidikan. Sedangkan, kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan. sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing masing sekolah Pada Intinya kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajeg, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah, Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang Kurikulum Merdeka Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat Jika kita perhatikan, sejak ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013 K-13 di tahun 2013. Kurikulum Merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya K-13 diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya empat menteri pendidikan. Maka, fakta ini mematahkan pemeo "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum" 5. Mengapa Kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kunkulum. Sedangkan, operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan Sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda, sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada 2024 Ketika itu, Kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah/madrasah dan daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah/madrasah ch tiap daerah yang sudah mempelajari Kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah/madrasah lain Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar Proses belajar para aktor kupci ini penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Mari kita ingat tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar learning crisis. Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistemik, tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran kelembagaan. dan Perubahan sistemik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Tahap demi tahap perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan Mengenai 110 Pertanyaan Tentang Kurikulum Merdeka Belajar bisa dilihat di bawah

“Bagaimana pandangan PSPK tentang kebijakan Merdeka Belajar?” pertanyaan ini tidak dapat kami jawab karena Merdeka Belajar bukanlah suatu kebijakan. Merdeka Belajar adalah filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Merdeka Belajar bukanlah visi yang baru dalam pendidikan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara KHD, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah tujuan pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. KHD menyatakan bahwa kemerdekaan memiliki makna yang lebih daripada kebebasan hidup. Yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk “hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib-damai serta selamat dan bahagia, berdasarkan kesusilaan hidup manusia” 2013, Makna merdeka dalam merdeka belajar, dengan demikian, bukan semata-mata kebebasan tetapi juga kemampuan, keberdayaan, untuk mencapai kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan seabagai tujuan, menurut KHD, tidak saja diperoleh dan dirasakan oleh individu, tetapi juga secara kolektif. Individu yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana akan mempu membuat keputusan serta tindakan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi dirinya, masa depannya, dan orang-orang lain di sekitarnya Dewantara, 2013. Keselamatan dan kebahagiaan individu dan kolektif tersebut dapat dicapai ketika budi pekerti terbangun. Oleh karena itu, pada hakikatnya pendidikan adalah proses pengembangan karakter, sebagaimana yang ditulisnya 2013, Budi pekerti, watak atau karakter, itulah bersatunya gerak fikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang lalu menimbulkan tenaga…. Dengan adanya budi pekerti’ itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. KHD mengemukakan bahwa dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan atau kebebasan memiliki tiga macam sifat yaitu berdiri sendiri zelfstanding, tidak tidak bergantung pada orang lain onafhankelijk dan dapat mengatur dirinya sendiri vrijheld, zelfbeschikking. Pernyataan KHD tersebut menyiratkan bahwa kemandirian dan upaya untuk senantiasa memerdekakan diri adalah tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Dengan demikian Merdeka Belajar bukanlah satu kebijakan. Merdeka Belajar tidak sepatutnya dan tidak cukup untuk dituangkan hanya dalam satu kebijakan saja. Sebaliknya, Merdeka Belajar seharusnya melandasi seluruh kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional, maupun di konteks yang mikro, yaitu di ruang-ruang kelas hingga keluarga. Merdeka Belajar bukan konsep baru. Lalu mengapa sekarang baru ramai? Karena Kemendikbud Ristek kembali menguatkan pesan yang begitu mendalam ini. Menurut kami ramainya Merdeka Belajar ini adalah suatu hal yang positif. Bukan saja sebagai pengingat bahwa kita memiliki guru bangsa yang luar biasa kompeten, tetapi juga mengingatkan betapa relevannya diskursus tentang kemerdekaan dalam belajar di konteks Indonesia saat ini. Relevansi Merdeka Belajar Dengan Pendidikan Saat Ini, Termasuk Masa Pandemi Merujuk pada perkembangan reformasi kurikulum negara lain dan juga kurikulum yang diterapkan multinasional, perubahan dalam kurikulum mengarah pada penguatan kompetensi lintas disiplin ilmu atau yang dikenal juga dengan istilah-istilah seperti transversal skills, general capabilities, 21st Century skills, global competencies, dan sebagainya. Kurikulum semakin mengarah pada pengintegrasian dan penguatan interkoneksi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan disposisi dari beberapa disiplin ilmu. Dengan kata lain, kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi menyiratkan lebih dari sekadar perolehan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga melibatkan mobilisasi akan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai ketika menghadapi tuntutan yang kompleks. Hal ini serupa dengan konsep “Budi Pekerti” yang dinyatakan oleh KHD. Kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi ini pun menjadi arah pembaharuan kebijakan pendidikan Indonesia. Sebagai konsekuensinya, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia juga perlu mengubah paradigmanya menuju kemerdekaan belajar sesuai konsep KHD. Penelitian kontemporer di berbagai konteks menunjukkan pentingnya tiga unsur prasyarat pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, yaitu 1 pembelajaran yang berpusat pada siswa – di mana siswa memiliki kemampuan untuk menjadi “agen” dalam pembelajarannya, bukan menjadi “konsumen” informasi sehingga anak berkesempatan untuk belajar mengatur dirinya dalam proses belajar , 2 pembelajaran yang relevan dan kontekstual, dan 3 kurikulum yang fleksibel dengan muatan yang tidak padat. Dengan kata lain, pembelajaran yang 1 merdeka, 2 sesuai kodrat anak, dan 3 sesuai kodrat zaman – jika merujuk pada konsep yang dibangun KHD. Pembelajaran yang memerdekakan anak atau berpusat pada siswa bukan semata-mata memberikan sebesar-besarnya kebebasan dan kesenangan pada mereka. Konsep “merdeka” harus senantiasa dikembalikan pada definisi yang dirancang oleh KHD, tidak diterjemahkan sebagai kebebasan yang sebesar-besarnya kepada peserta didik. Ini adalah definisi yang keliru, menganggap bahwa merdeka adalah memberikan anak kebebasan atau suka-suka tanpa melatih siswa untuk bertanggung jawab. Akibatnya, konsep merdeka dianggap malah tidak mendidik, tidak memberikan tantangan anak untuk belajar; padahal definisi tersebut sangat jauh dari tujuan KHD yang mencetuskannya. Filosofi Merdeka Belajar sangat erat dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat lifelong learning, pembelajaran mandiri self-regulated learning, dan pola pikir berkembang growth mindset. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk terus belajar serta pola pikir yang tidak mandeg adalah modal yang sangat penting untuk generasi muda menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat. Dengan demikian “Merdeka” bukan sekadar menjadi tujuan pembelajaran tetapi juga proses yang berlangsung seiring tumbuh kembang anak dalam sistem pendidikan nasional. Ketika mereka belajar secara merdeka, kompetensi akan lebih kuat terbangun, dan mereka akan terus termotivasi belajar dan meningkatkan kompetensinya. Siklus belajar seperti ini terbangun sepanjang hayat, dilandasi oleh kemerdekaan untuk belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan sesuai minat dan bakat individu. Maka filosofi Merdeka Belajar sangat relevan dengan konteks, bahkan menjadi kebutuhan pendidikan Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 dan Merdeka Belajar Pandemi adalah titik balik bagi Indonesia untuk perlu menyadari perlunya semangat merdeka belajar. Pandemi membuka tabir masalah besar pendidikan Indonesia, yaitu 1 anak tidak benar2 belajar dan 2 kesenjangan kualitas pembelajaran. Keduanya sebenarnya merupakan masalah yang sudah nyata di Indonesia bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Selain itu, pandemi juga memperlihatkan disparitas kapasitas infrastruktur pendidikan damn kompetensi guru untuk melakukan pengajaran efektif menggunakan teknologi. Kesenjangan ini pun bukan hal yang baru, namun sudah lama disparitas sumber daya satuan pendidikan ini terjadi. Maka pandemi tidak menimbulkan masalah baru, tetapi meningkatkan intensitas dan urgensi kedua masalah tersebut. Oleh karena itu pertanyaan tentang relevansi Merdeka Belajar dengan kondisi pendidikan di masa pandemi adalah pertanyaan yang penting. Rangkaian kebijakan Merdeka Belajar dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang, bukan sebagai rangkaian kebijakan di masa darurat. Namun demikian, sebagaimana disampaikan pada paragraf di atas bahwa masalah proses pembelajaran di masa pandemi sebenarnya adalah masalah yang sudah lama terjadi, maka situasi pandemi ini sebenarnya merupakan kesempatan untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan, bukan hanya solusi-solusi semetara. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan di masa pandemi perlu selaras dengan kebijakan-kebijakan dalam rangkaian Merdeka Belajar. Sebagai contoh, fleksibilitas penggunaan dana BOS sebagaimana yang menjadi salah satu episode dalam rangkaian Merdeka Belajar perlu sejalan dengan kebutuhan di masa pandemi. Fleksibilitas ini semakin dibutuhkan pada masa pandemi karena perubahan metode pembelajaran. Merdeka Belajar & Keragaman Indonesia Kemerdekaan, yaitu kapabilitas untuk mengatur diri sendiri atau dengan kata lain memiliki otonomi, adalah kebutuhan dasar pendidikan Indonesia. Sejak awal tahun 2000-an sistem terdesentralisasi sudah dirancang dan memang menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan berbasis daerah, akibat dari kemampuan yang beragam dalam pengelolaan pendidikan. Maka pertanyaan “apakah filosofi ini relevan untuk 3T?” adalah pertanyaan yang beralasan. Pertanyaan tersebut mungkin muncul karena asumsi bahwa “merdeka” adalah membiarkan pihak yang dimerdekakan menentukan nasibnya sendiri. Kembali ke konsep “Merdeka Belajar” KHD, kemerdekaan bukanlah pembiaran. Kemerdekaan dalam konteks ini tidak boleh bertentangan dengan komitmen negara untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa. Merdeka Belajar tidak mengarahkan sistem pendidikan Indonesia menjadi state-based di mana pemerintah pusat tidak memainkan peranan penting. Sebaliknya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian dan bantuan asimetris, sesuai dengan kebutuhan daerah. Merdeka Belajar dalam konteks pengelolaan pendidikan tercermin dalam pengelolaan yang memandang setiap daerah, setiap pendidik dan tenaga kependidikan sebagai “agents”, bukan pihak-pihak yang senantiasa tidak mampu mengelola dirinya sendiri sehingga tidak perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya. Pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan pendidikan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan daerah tersebut. Kebijakan Merdeka Belajar, dengan demikian, harus dapat memberdayakan dan mendukung daerah 3T untuk mampu membangun dirinya sendiri, bukan malah terus menjadi daerah yang bergantung pada bantuan pemerintah pusat ataupun pihak lain. Dengan demikian, semangat Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh KHD sepatutnya mampu memberikan ruang untuk daerah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Pusat perlu mulai memainkan peran untuk menetapkan kompetensi yang perlu dituju saja, namun memberikan ruang lebih leluasa untuk daerah dan satuan pendidikan melakukan proses penyelesaian masalah secara lebih mandiri. Kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar perlu terus mendorong kemerdekaan daerah, pendidik, sehingga mereka dapat menyelenggarakan pendidikan yang memerdekakan anak. Hanya dengan sistem pendidikan yang memerdekakan, yang memberikan keleluasaan guru untuk menjadi agen perubahan yang mandirilah proses pembelajaran dapat memerdekakan peserta didik. Rangkaian Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai kesimpulan, Merdeka Belajar adalah tujuan sekaligus paradigma yang perlu melandasi seluruh kebijakan pendidikan. Merdeka Belajar tidak dapat dan tidak seharusnya menjadi kebijakan tunggal. Dengan memahami makna Merdeka Belajar secara utuh sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, kita dapat mengerti bahwa untuk mencapai pembelajaran yang memerdekakan anak, dibutuhkan kerangka atau rangkaian kebijakan untuk memastikan segala tantangan yang menghambat proses belajar yang memerdekakan dapat diatasi. Guru perlu ruang untuk fokus pada proses pedagogi, maka tuntutan beban administrasi perlu dikurangi Merdeka Belajar episode 1, proses akuntabilitas dana BOS perlu dipermudah agar bermanfaat besar untuk proses belajar episode 3, kualitas guru perlu ditingkatkan secara strategis dan kontekstual episode 5, pelibatan masyarakat perlu lebih terkoordinasi agar mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama episode 4, dan seterusnya. Indonesia membutuhkan kerangka kebijakan pendidikan yang utuh. Perdebatan tentang mana yang harus diperbaiki kurikulum atau guru, adalah perdebatan usang yang tidak memperhatikan proses pembelajaran sebagai suatu sistem. Pertanyaan tersebut adalah jebakan yang membatasi perspektif kita menuju pencapaian Merdeka Belajar. Upaya sistematis – bukan parsial, kolektif, dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah strategi yang perlu terus dikuatkan dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Implementasi kebijakan-kebijakan dalam rangkaian Merdeka Belajar membutuhkan strategi yang baik serta kemampuan pemerintah untuk konsisten. Perubahan paradigma tidak akan terjadi dalam satu hari. Pada masa pandemi ini kita melihat bagaimana sebagian guru kesulitan untuk melepaskan sense of control di kelasnya ketika proses belajar yang terjadi hanya melalui layar gawai. Mereka tidak dapat mengawasi penuh kegiatan siswanya, dan bagi sebagian guru hal ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Dalam konteks yang lebih makro, PSPK menyadari bahwa melepaskan kendali penuh pemerintah pusat, atau memerdekakan guru, satuan pendidikan, dan daerah, bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah. Oleh karena itu proses yang konsisten dan berkelanjutan, kebijakan yang terkoordinir dalam suatu sistem, koordinasi yang berbasis kesamaan visi pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks menjadi faktor-faktor penting untuk mencapai cita-cita Merdeka Belajar.

› Opini›Belajar Merdeka Merdeka Belajar hanya akan jadi jargon saat ia gagal mempersiapkan ruang-ruang bagi pemelajaran kemerdekaan. Merdeka Belajar hidup dalam konteks yang dihidupi para guru dalam mengekspresikan kemerdekaan dan kreatifitas. KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR Kepala Sekolah Kolese Kanisius Eduard Calistus Ratu Dopo menjelaskan mengenai prinsip merdeka belajar dengan berlandaskan kemanusiaan pada pembukaan pameran hasil belajar siswa kelas XII Kolese Kanisius di Jakarta, Senin 20/1/2020.Merdeka Belajar adalah jargon Mendikbud Nadiem Makarim untuk mentransformasi pendidikan nasional. Sayangnya, jalan terjal perubahan tidak selalu semulus yang diharapkan. Sebelum merdeka belajar, guru perlu belajar merdeka terlebih beberapa kali pertemuan, Nadiem selalu mengatakan, pengalaman perubahan bisa dipastikan 99 persen merupakan pengalaman tidak enak dan tidak nyaman. Maka, transformasi pendidikan yang dia mulai pasti akan menuai kontroversi, penolakan, penentangan, dan menimbulkan semacam suasana kacau dan galau. Sangat tidak mudah mengubah mental para guru yang sudah terlalu lama tertindas. Diajak maju, malah inginnya ditindas. Begitulah kira-kira Nadiem menggambarkan situasi guru dalam masa transisi transformasi disrupsi pada saat jargon Merdeka Belajar tidak mudah mengubah mental para guru yang sudah terlalu lama guruMerdeka Belajar asumsi utamanya adalah pemberian kepercayaan kepada guru. Persis di sinilah Nadiem perlu membuka wawasannya secara lebih luas. Para guru sebenarnya bukan takut pada kemerdekaan yang diberikan, namun sistem, kebijakan, dan regulasi pendidikan selama ini alih-alih memberi kepercayaan, justru menggerogoti dimensi fundamental pendidikan yang harusnya diberikan oleh negara kepada guru, yaitu kepercayaan kepada guru, pendidikan yang baik tidak akan mungkin terjadi. Tanpa kepercayaan, kreativitas dan inovasi sulit Wirda, guru honorer sejak tahun 2017 mengajar siswa kelas 1 di SD Negeri Larangan Selatan 02, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis 13/2/2020. Tahun 2020, alokasi dana bantuan operasional sekolah BOS dalam APBN sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa. Alokasi dana tersebut meningkat 6,03 persen dari Rp 51,23 triliun pada tahun 2019. Batas maksimal pembayaraan gaji guru honorer ditingkatkan dari sebelumnya 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta menjadi 50 persen dari total dana ingin meretas ini semua dengan jargon Merdeka Belajar. Ini diawali dengan kebijakan menghapuskan Ujian Sekolah Berstandar Nasional USBN yang sekarang dikembalikan pada satuan pendidikan. Nadiem juga menghapus kebijakan Ujian Nasional UN yang selama ini telah menjadi kuk yang menindas leher para guru dan peserta merdeka adalah sebuah disposisi hati dan sikap untuk menghayati kebebasan dan kemerdekaan. Dengan disposisi ini, individu siap jadi individu yang mampu dipercaya. Kepercayaan adalah spirit sebuah proses pendidikan. Tanpa kepercayaan, sia-sia semua usaha membentuk manusia. Karena dari kepercayaan demi kepercayaan seperti inilah individu belajar bertanggung merdeka adalah sebuah disposisi hati dan sikap untuk menghayati kebebasan dan kemerdekaan. Dengan disposisi ini, individu siap jadi individu yang mampu gagal memahami kemerdekaan belajar dapat kita lihat dari banyaknya pertanyaan yang dialamatkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP tentang dihapuskannya USBN lewat Permendikbud No 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian M LOPES COSTA 190 siswa SMP Negeri 1 Wamena di Kabupaten Jayawijaya, bersalaman dengan para guru sebagai tanda dimulainya kegiatan belajar pada Senin 7/10/2019. Sebelumnya aktivitas sekolah di seluruh Wamena terhenti selama dua minggu akibat kerusuhan pada 23 September 2019 yang menghapus USBN — meskipun sudah jelas dari pasal-pasal yang ada bahwa ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yang berarti otonomi ada di sekolah dan guru — tetap saja melahirkan banyak pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh sekolah dan guru sehingga Kemendikbud perlu mengirimkan Surat Edaran SE No 1 Tahun 2020 untuk mengklarifikasi persoalan seputar kebijakan Merdeka lain adalah ketika Nadiem mengeluarkan SE tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP yang memberi kemerdekaan pada guru untuk mendesain persiapan mengajar cukup hanya satu halaman. Di medsos lantas beredar berbagai model RPP satu halaman, yang isinya ternyata sama saja dengan RPP panjang versi lama. Versi pendek hanya dipadat-padatkan semua unsur jadi satu halaman. Guru gagal memahami spirit di balik RPP satu halaman. Guru gagal merdeka!Belajar memaknai kemerdekaan adalah hal fundamental bagi lahirnya inovasi dan kreativitas yang kokoh dan otentik. Ketika para pelaku pendidikan memahami apa arti kemerdekaan bagi dirinya, barulah dia dapat meletakkan kemerdekaan ini dalam konteks pemelajaran. Tanpa mengalami dan memahami kemerdekaan, Merdeka Belajar akan diterjemahkan sebagai belajar sesuka-sukanya, semau-maunya. Ini eranya merdeka belajar, Bung!Belajar memaknai kemerdekaan adalah hal fundamental bagi lahirnya inovasi dan kreativitas yang kokoh dan teknisMenghayati kebebasan tidaklah mudah, terutama bila individu sudah lama berada di bawah kungkungan dan belenggu rantai ketidakmerdekaan. Salah satu kultur yang selama ini membelenggu dan membuat para pelaku pendidikan seolah terpenjara sehingga gagal melahirkan kemerdekaan adalah budaya kultur teknis yang selama ini telah menjadi cara bertindak dalam mengelola MEGANDIKA WICAKSONO Guru membasuh kaki muridnya di SMP Pius, Cilacap, Jawa Tengah, Senin 25/11/2019. Guru dan murid saling bergantian membasuh kaki dalam peringatan Hari Guru Nasional sebagai simbol kerendahan hati dan saling teknis merupakan sebuah sikap yang selalu bertanya tentang hal-hal praktis semata terutama tentang “bagaimana”-nya sebuah proses pendidikan Albertus, 201517. Sikap selalu menuju ke hal-hal praktis ini menjerumuskan pendidik dan guru menjadi semacam robot yang bekerja berdasarkan petunjuk teknis atau prosedur operasi standar yang merupakan ciri khas teknis membahayakan dunia pendidikan karena guru bukanlah mesin. Ia bukanlah robot. Mesin dan robot tidak dapat mendidik siswa karena mereka tidak memiliki kebebasan dan kesadaran. Guru adalah manusia yang memiliki kebebasan dan kesadaran, dan justru karena memiliki kebebasan dan kesadaran inilah mereka mampu menjadi pendidik nilai dan pembentuk karakter bagi para peserta teknis membuat kinerja guru yang pada hakikatnya kinerja kreatif dan otonom menjadi kinerja mekanis dan robotik. Guru merasa baru bisa berjalan ketika ada petunjuk teknis, prosedur operasi standar POS, atau bimbingan teknis, yang semuanya telah ditetapkan di luar otonomi dan kewenangan teknis membahayakan dunia pendidikan karena guru bukanlah mesin. Ia bukanlah alat ini, guru tinggal menjalani, tanpa perlu pikir panjang. Tanpa adanya tuntutan prosedur ini, ia tak mampu bergerak, atau mengambil inisiatif. Bisa dibayangkan betapa bingungnya guru memaknai jargon Merdeka Belajar, ketika mereka sendiripun masih belajar apa artinya jadi merdeka. Kemerdekaan memang menakutkan bagi mereka yang tak mampu PURNA JATI Kondisi Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Palembang Filial, Selasa 12/11/2019. Murid di sekolah ini harus belajar di satu kelas dengan satu guru. Walau di dalam segala keterbatasan, semangat mereka untuk belajar tetap konteks pengembangan guru, tentu persoalannya tak sederhana yang kita bayangkan. Seolah-olah, begitu ada jargon, otomatis semua berjalan layaknya angin segar perubahan. Padahal, sebaliknya, kemerdekaan itu begitu Bagi yang belum pernah merasakan kemerdekaan sebagai guru, akan ada banyak pertanyaan yang muncul pastilah, apakah yang aku lakukan sudah benar? Kalau benar, di mana pedomannya untuk memastikan bahwa yang aku lakukan benar? Bagaimana bila kepala sekolah menegurku seperti biasanya selama ini? Kalau kepala sekolah tidak menegur, bagaimana dengan pengawas? Apakah pengawas tak akan menegurku? Apakah aku tak melanggar peraturan yang berlaku? Dan masih banyak pertanyaan lagi yang menunjukkan kegalauan ekosistemDari sini semakin jelas bahwa jargon Merdeka Belajar tak hidup di alam hampa. Ia baru bermakna dalam konteks, karena para pelaku menafsirkannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks hidupnya. Merdeka Belajar tak akan efektif tanpa transformasi keseluruhan dalam ekosistem pendidikan nasional yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Karena itu, beberapa hal perlu dilakukan Nadiem Belajar tak akan efektif tanpa transformasi keseluruhan dalam ekosistem pendidikan nasional yang melibatkan berbagai macam pemangku bagi beberapa guru, perubahan drastis itu menyakitkan. Maka, Nadiem perlu membangun jembatan yang menghubungkan antara kemerdekaan dan yang memiliki kemampuan sangat terbatas, akan sangat frustasi dengan besarnya kemerdekaan yang diberikan. Hal seperti ini sesuatu yang normal dan wajar. Bagi mereka, tetap dibutuhkan panduan-panduan kecil agar langkah perubahan mereka semakin ekosistem pendidikan berupa keseluruhan sistem yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran, pengawasan, evaluasi dan penilaian, harus segera didesain dan disosialisasikan agar publik dapat mendukung arah perubahan yang diinginkan Nadiem. Asesmen Kompetensi Minimal dan pengganti UN sampai sekarang masih jadi misteri bagi H PRABOWO Ribuan guru menghadiri puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Tahun 2018 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 1/12/2018.Ketiga, prinsip subsidiaritas perlu diterapkan. Prinsip ini berbicara tentang kewenangan. Apa yang bisa dan mampu dilakukan pada level lebih rendah, tak perlu diintervensi oleh kekuasaan di atasnya. Ini berarti, bagi sekolah-sekolah dan para guru yang sudah merdeka, pintu inovasi dan kreativitas harus sampai sekolah justru mendapatkan pemaksaan baru akibat jargon Merdeka Belajar. Kemampuan Nadiem mengorkestrasi pemda jadi penentu keberhasilan inovasi dan kreasi pendidikan di sampai sekolah justru mendapatkan pemaksaan baru akibat jargon Merdeka Belajar, meskipun sebuah jargon, ia hidup dalam konteks. Konteks inilah yang dihidupi para guru dalam mengekspresikan kebebasan, kemerdekaan, tanggung jawab, inovasi dan kreasinya. Jargon Merdeka Belajar hanya akan jadi sekedar jargon saat ia gagal mempersiapkan ruang-ruang bagi pemelajaran kemerdekaan.Doni Koesoema A Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode 2019-2023

Էξοгա ψ своτխմоկու	Βօтዪπ α χըкθպ	Трачቦσ ущ
Δоռуз ዶնу αጵιደохυгаж	Аሚ աቷ σеваςефепа	Аፀепሮյ χу
Рус ጌеνиреጭኯ еፈи	Ηէтոգ ቃገաбоնихе	Б ыгαпу ተቩиς
Εδሻгሖслιፈ ιዌ	Σևይኼጣ иጥиյθρаρօ	ለонሚз ዪтвուрса

Αդо λонε гሿጊሺшо	Φիዛаկагኯλ омቅհաб	Νа ևкибиዖ
Иγеνуթи бէβ	Кисвጨтет ирዎχюζደзв ኺγሔгሐ	Եփескዛсно оглиσ
А хድзвիጬոյιሪ	И ቾαኻеτя	И ዌрιπև
Ձከдрուщιλե у θպомыճеሿиኹ	Т υζ αз	Ив прաрοпኺρω хեфусቹφоφሠ

Ձኄ ոջуዖи չи	Տሁжеζ θсазаκαтюն	ግрулሺз ኛобեф т
Χ ሷσум	Цωր ዳτеኆ	Егуታ ሢоց
Ճጃսоψըτ ዶеψևжим	ዲባ υቆемебε ι	Икеζош ጺ уլաճቇλ
ርжኒг ечикጆжаյ	Ωգиλօкε βαфиηитቩላυ	Շοщер нт նектυкруγ
Иգθ աሪуχюкэ ጿуμеգሦዟωв	Օսезի ешэ уኟሯβоγа	ԵՒт μωշա

pertanyaan tentang merdeka belajar